Peran pemerintah dalam pembangunan perumahan Serang sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah haruslah tepat sasaran dan efektif untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat.
Menurut Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, peran pemerintah dalam pembangunan perumahan sangatlah vital. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan perumahan, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. “Pemerintah harus menjadi fasilitator bagi masyarakat agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Bupati.
Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan perumahan Serang adalah program bedah rumah. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah mereka. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di daerah Serang.
Menurut Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, program bedah rumah merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan di daerah-daerah terpencil. “Kami terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang layak,” kata Khalawi.
Namun, selain program bedah rumah, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain dalam pembangunan perumahan, seperti aksesibilitas, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Perumahan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Bambang Susantono, yang menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pembangunan perumahan. “Pemerintah harus mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program agar pembangunan perumahan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Prof. Bambang.
Dengan peran pemerintah yang aktif dalam pembangunan perumahan Serang, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih baik dan sejahtera bagi masyarakat. Kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah haruslah memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
